-->

CPNS Mundur berjamaah, Jaminan Kesejahteraan Tak Tentu Arah

 

Oleh: Lia Fitri (Aktivis Muslimah Purwakarta)

Ratusan Calon Pegawai Negara Sipil (CPNS) memilih mengundurkan diri sebanyak 105 orang yang telah lolos seleksi, hal ini dinyatakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Namun, angka tersebut turun menjadi 100 orang (Tempo.co 27/5/2022)

Kepala Biro Hukum, humas, dan kerjasama BKN Satya Pratama menyatakan CPNS yang mengundurkan diri akan mendapat sanksi seperti diblack listnya dari penerimaan CPNS pada tahun berikutnya atau denda sejumlah uang sebesar 25 juta hingga 100 juta tergantung tahapan seleksi dan posisi penempatan mereka. Berdasarkan peraturan kepala BKN no 9 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan CPNS hanya menerima 80% besaran gaji PNS yang dihitung berdasarkan golongan.

Adapun golangan tersebut untuk golongan 1 (lulusan SD dan SMP) berkisar sekitar 1juta sampai 2juta, golongan 2 (lulusan SMA dan D111) berkisar antara 2juta sampai 4juta, golongan 3 (lulusan S1 dan S2) berkisar 2,5juta sampai 4juta dan golongan 4 berkisar antara 3juta sampai 6juta.

Menjadi PNS merupakan incaran bagi masyarakat saat ini. Karena mereka dapat memiliki pekerjaan yang jelas, gaji yang tetap, dan tunjangan yang menggiurkan. Namun semua terhalang kendala oleh kebijakan yang ada, menurut Satya Pratama alasan para CPNS mengundurkan diri kerena ketidakcocokan gaji, penempatan kerja dan lain sebagainya. Dengan biaya hidup yang semakin tinggi masyarakat mengedepankan pendapatan yang besar karena, apabila mereka tidak mempunyai uang yang cukup mereka tidak akan mendapatkan kehidupan yang layak.

Inilah akibat dari Ideologi Kapitalisme yang mengakibatkan ketimpangan pendapatan penguasaan kekayaan oleh segelintir orang. Dalam sistem ini pertumbuhan ekonomi yang tinggi dianggap jalan menuju kesejahteraan. Karena, fokus dalam sistem ini adalah pertumbuhan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai maka semakin tinggi pula kesejahteraan yang dapat dicapai.

Namun, pada kenyataannya kekayaan yang dihasilkan dari pertumbuhan tersebut dapat dicapai dan dimiliki oleh mereka yang unggul dalam perekonomian khususnya para pemilik modal (oligarki). Sementara mereka yang tidak memiliki modal akan tersisih dan tidak dapat menikmati kekayaan tersebut.

Sistem ini juga menjadikan negara hanya sebagai regulator dalam kepengurusan rakyatnya. Sehingga kebutuhan publik dan kebutuhan pokok dijadikan ladang bisnis dan dapat dimonopoli oleh para kapital dan para kartel. Sedangkan rakyat kecil dicekik dengan beban hidup yang sangat mahal karena komersialisasi para korporat. Maka wajar apabila para CPNS banyak yang mengundurkan diri karena, tidak mendapatkan jaminan yang layak.

Berbeda dengan sistem Islam yang menjamin kesejahteraan hidup warga negara muslin ataupun non muslim. Negara akan menjamin kesejahteraan hidup rakyatnya dari kebutuhan pokok berupa sandang pangan, papan serta kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan. Jaminan ini diberikan kepada seluruh rakyat tanpa terkecuali termasuk para pekerja yang tentu beresiko dalam keamanan kerja dan kesehatan. Jaminan ini telah ditunjukkan dalam hadist Nabi SAW yaitu:

"Siapa saja yang pagi hari aman lagi tentram hatinya, sehat badannya dan mempunyai makanan pokok pada hari itu, maka seolah dunia telah dihimpun untuk dirinya" (HR. Ibnu Ishaq).

Pada buku fiqih ekonomi Umar bin Khattab Dr. Jaribah bin Ahmad al-Haritsi menyebutkan sebuah riwayat. Ketika Khalifah Umar Radhiyallahu 'anhu mempekerjakan seorang pemuda maka beliau menawarkan kerjanya dengan mengatakan, "Siapakah yang akan mempekerjakan atas namaku pemuda ini untuk bekerja di ladangnya? " Maka, seorang dari kaum Anshar berkata, "Saya, wahai Amirul Mukminin". Beliau berkata, "Berapa kamu memberinya upah dalam sebulan?" ia menjawab "Dengan demikian dan demikian!" Maka beliau berkata, "Ambillah dia!"

Riwayat ini memberikan pengertian bahwa Khalifah Umar menawarkan tentang kerja, lalu datang permintaan kepadanya dari pihak orang Anshar tersebut dan terjadi kesepakatan tentang upah berdasarkan pada penawaran dan permintaan tersebut.

Maka dalam riwayat ini upah pekerja adalah bagian dari penghasilan dan bagian dari hasil ini terkadang menyamai, lebih banyak, dan lebih sedikit dari batas kecukupan. Dalam penentuan upah ini adalah dengan adanya perbandingan, penawaran, dan permintaan sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada.

Sistem pengupahan dalam Islam merupakan sistem yang adil karena memperhatikan hak dan kewajiban pekerja (ajir) dan pemberi kerja (musta'jir).

Begitupun gaji pegawai negara itu bersumber dari Baitul Mal pos kepemilikan negara yang berasal dari harta Kharaj, fa'i, usyur, jizyah dan sebagainya. Konsep yang rinci ini akan menghapus kekhawatiran masyarakat terkait jaminan hidup. Inilah jaminan kehidupan rakyat yang dipenuhi oleh negara Islam yang tidak dapat dilakukan oleh sistem yang digunakan di negara ini.

0 Response to "CPNS Mundur berjamaah, Jaminan Kesejahteraan Tak Tentu Arah"

Post a Comment