-->

RESHUFFLE KABINET, SOLUSI KAH ?

 

Oleh: Ahmad Khozinudin, S.H. | Advokat, Aktivis Gerakan Islam

Malam ini (Senin, 28/12/2020), kembali Cangkruk'an Cak Slamet mengundang penulis untuk hadir sebagai salah satu Narasumber Kajian Malam (Kalam) yang diampunya. Tema kali ini seputar Reshuffle Kabinet. Diskusi ingin mencari jawaban, apakah dengan digulirkannya reshuffle kabinet dapat memecahkan berbagai problematika berbangsa negeri ini.

Perlu untuk diketahui, reshuffle kabinet terhadap kementrian sosial dan kementerian Kelautan dan Perikanan secara objektif memang menjadi kebutuhan. Dua kementrian ini wajib di reshuffle, terlepas apakah indikator pencapaian kinerja kedua kementrian ini terpenuhi atau jauh dari harapan.

Mengingat, dua kementerian ini menterinya tersangkut kasus korupsi. Edhy Prabowo terjerat kasus benur, sementara Juliari Peter Batubara digaruk KPK karena kasus korupsi bantuan dana sosial penanggulangan pendemo covid-19.

Miris memang, disaat rakyat berjibaku melawan pandemi dua menteri dari Partai Gerindra dan PDIP ini malah asyik korupsi. Korupsi adalah tindakan tercela, melakukannya ditengah pandemi adalah tindakan yang sadis dan tidak berprikemanusiaan.

Sayangnya, narasi hukuman mati bagi koruptor dana bantuan sosial nampaknya hanya berakhir sekedar jargon saja. Karena faktanya, Juliiari Peter Batubara ditetapkan tersangka hanya dengan pasal suap dan gratifikasi (pasal 12a, 12b dan 11) bukannya pasal 2 UU Tipikor (UU No 31/1999 Jo 20/2001).

Jadi, jika alasannya peningkatan kinerja yang secara langsung di-reshuffle bukan karena kasus adalah : Kemenkes, Kemenparekraf, Kemenag dan Kemendag.

Secara umum, catatan reshuffle kabinet adalah sebagai berikut :

Pertama, posisi Kemensos adalah kelanjutan porsi jatah PDIP. Penempatan Risma Tri Harini menduduki jabatan Mensos adalah melanjutkan kapling jatah menteri PDIP.

Kemensos adalah kementrian yang tidak membutuhkan latar belakang dan keahlian khusus. Sehingga, sebenarnya siapapun dengan latar belakang apapun relatif bisa menempati posisi ini.

Kemensos adalah salah satu kementerian basah. Anggaran kementerian ini pada TA 2020 semula ditetapkan sebesar Rp. 62,77 triliun. Untuk mendukung penugasan di bidang program perlindungan sosial sebagai bagian jaring pengaman sosial dampak COVID-19, Kemensos mendapat tambahan sehingga anggaran menjadi Rp104,4 triliun, sebelum akhirnya saat ini menjadi Rp124,76 triliun.

Anggaran besar akan berkorelasi pada peluang besar, dan tentu saja 'korupsi besar'. Rasanya, tak akan banyak yang bisa dilakukan oleh Risma selain pada akhirnya juga akan melayani kepentingan oligarki yang 'nunut ngalap berkah' dari anggaran Kemensos yang besar ini.

Risma tinggal melanjutkan tugas menyelenggarakan urusan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin. Tak akan terlalu banyak Fungsi Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, dan penanganan fakir miskin yang akan diubah.

Prioritas penanganan pandemi tetap akan menjadi agenda lanjutan, dengan sejumlah evaluasi. Namun, tetap saja tak ada yang boleh menghilangkan jatah kapling oligarki.

Kedua, kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif sebenarnya hanya jatah keseimbangan untuk Gerindra atas dipecatnya Edhie Wibowo. Ini adalah kementrian kurus dengan alokasi anggaran sebesar Rp 3,6 triliun.

Sandi tak akan mampu berkreasi di dunia pariwisata apalagi ditengah pendemi. Mungkin, ide kreatif yang layak didiskusikan hanya 'jualan online'.

Sejak pandemi datang, kementerian ini paling terdampak karena sektor pariwisata sangat terkait dengan interaksi orang dan jasa. Pandemi telah membelenggu masyarakat dunia untuk berinteraksi secara bebas, dan hal ini berdampak pada turunnya angka kedatangan wisatawan.

Jumlah kunjungan wisman ke Indonesia September 2020 hanya 153,50 ribu kunjungan. Padahal, BPS mencatat selama tahun 2019, jumlah kunjungan wisman ke Indonesia mencapai 16,11 juta kunjungan atau naik 1,88 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisman pada periode yang sama tahun 2018 yang berjumlah 15,81 juta kunjungan.

Pada masa pandemi ini, nampaknya Sandiaga tak akan banyak berbuat untuk meningkatkan kunjungan Pariwisata. Meskipun, dengan mengulang iklan 'oke oce' rasanya sektor pariwisata akan tetap lesu. Setidaknya, hingga setahun kedepan.

Ketiga, Kemenag adalah kementerian yang paling gaduh. Baru dilantik saja, Yaqut Cholil Qoumas telah berwacana akan mengafirmasi kelompok Ahmadiyah dan Syiah. Menag juga getol jualan isu radikal radikul dan intoleransi.

Nampaknya, Menag yang baru ini akan melanjutkan legacy kegaduhan dari Menag sebelumnya Fahrul Razi. Bukannya berkhidmat untuk Umat, Menag bahkan menyebarkan narasi anti Islam populis. Entah, darimana sang menteri mendapatkan data Islam sebagai penyebab perpecahan dan intoleransi.

Keempat, Kemenkes adalah bukti bahwa keahlian itu tidak lebih penting ketimbang relasi politik. Para dokter se Indonesia nampaknya harus berbesar hati, karena profesi dokter bukanlah satu-satunya yang layak untuk menepati posisi Menkes.

Budi Gunadi Sadikin adalah orang berlatar bankir. Meskipun dia tidak ahli kesehatan, tapi dipastikan dirinya memiliki jaringan kuat salam oligarki kekuasaan, sehingga hal itu menjadikannya sebagai pejabat kementerian kesehatan.

Urusan kesehatan di masa pandemi masih menjadi PR utama, sekaligus 'peluang' utama. Sebab, sebagian kalangan sudah mulai melihat pandemi ini dari kacamata bisnis bukan lagi kesehatan. Mungkin itu pula, yang melatarbelakangi dijadikannya Budi Gunadi Sadikin sebagai menteri.

Kementerian ini termasuk lahan basah, sama seperti Kemensos. Bahkan, Pada 2021 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mendapatkan pagu anggaran Rp 84 triliunan. Angka ini naik dari anggaran tahun 2020 Rp. 78,5 triliun.

Kemendag ? Tidak terlalu berpengaruh siapapun orangnya. Anggaran kemendag yang hanya 3 triliunan tak terlalu berpengaruh bagi peningkatan dan pencapaian ekonomi nasional.

Sebenarnya, jika dilihat dari kondisi objektif ekonomi nasional semestinya Menko Perekonomian di reshuffle. Publik juga punya aspirasi, Mentri Keuangan juga di reshuffle.

Tapi, siapa yang berani menggeser posisi Airlangga Hartarto sang Ketum Golkar ? Siapa yang mampu mencopot menteri keuangan terbaik se Asia Sri Mulyani ?

Pertumbuhan ekonomi Indonesia parah, terakhir Indonesia mengalami pertumbuh minus 3,49 persen persen (year-on-year/yoy), membaik dari kuartal II 2020 yang minus 5,32 persen yoy. Angka minus ini tak sejalan atau tidak nyambung dengan beban utang yang kian menggunung.

Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia hingga Agustus 2020 lalu meningkat. Tercatat, posisinya meningkat menjadi 413,4 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 6 .076,9 triliun (kurs Rp 14.700). ULN terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar 203,0 miliar dolar AS dan ULN sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar 210,4 miliar dolar AS.

Berdasarkan hal yang dikemukakan diatas, rasanya mimpi saja jika rakyat berharap terlalu tinggi pada reshuffle kabinet yang baru saja diumumkan presiden Jokowi. Apalagi, jika dikaji lebih mendalam problem yang dihadapi bangsa ini adalah problem sistemik.

Problematika yang ditimbulkan akibat mengadopsi sistem ekonomi kapitalistik dan politik demokrasi sekuler. Semestinya, jika negeri ini ingin keluar dari berbagai belenggu problematika yang ada, maka negeri ini wajib segera mencampakkan sistem demokrasi sekuler dan ekonomi yang kapitalistik, dan segera mengadopsi sistem ekonomi Islam yang diterapkan oleh sistem politik Islam, yakni sistem Khilafah. [].

0 Response to "RESHUFFLE KABINET, SOLUSI KAH ?"

Post a Comment