-->

Korupsi Tumbuh Subur di Sistem Demokrasi

 

Oleh : Syarifah (Forum Pena Ideologis Maros)

Jakarta - KPK menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka kasus dugaan suap bantuan Corona. KPK menyebut total uang yang diduga diterima Juliari Batubara sebesar Rp 17 miliar.

Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan uang miliaran rupiah itu diterima Menteri Sosial Juliari Batubara dari fee dua periode pengadaan bansos. Periode pertama, Firli menjelaskan diduga telah diterima fee sebesar Rp 12 miliar. Mensos Juliari Batubara diduga turut menerima uang senilai Rp 8,2 miliar turut diterima Mensos Juliari. (Detiknews, 6/12/2020)

Lagi-lagi kasus korupsi kembali mencuat di publik. Dari fakta diatas korupsi seakan tidak pernah mati. Seolah-olah sudah menjadi tabiat dari sistem hari ini. Sekalipun mengklaim negeri ini adalah negeri yang memiliki seperangkat hukum.

Bahkan sekalipun di masa pandemi, korupsi tetap dilakukan oleh para pemegang kekuasaan. Inilah wajah buruk dari sistem kapitalis sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan. Untuk memegang kekuasaan memang butuh biaya yang tinggi. Otomatis membutuhkan sogokan dana dari para kaum kapitalis untuk mendapatkan kekuasaan. Maka tak heran ketika telah berkuasa maka mereka cenderung melakukan korupsi untuk mengembalikan modal yang telah di gunakan.

Di sistem saat ini dimana agama dinafikan dari kehidupan. Aturan berasal dari buatan manusia. Tentunya mendahulukan kepentingan para pembuatnya. Hukum saat ini senantiasa selalu berubah berdasarkan kepentingan. Hukum yang bagai pisau dapur yang dimana tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Ketika rakyat kecil yang melakukan kesalahan maka hukum sangat tegas diterapkan. Tetapi hal yang berbeda ketika mereka para penguasa yang melakukan kesalahan bahkan tindakan yang sangat fatal yakni korupsi hukum seolah tidak tegas terterapkan kepada para penguasa dan hukum dimodifikasi sedemikian rupa.

Tentunya hal ini sebenarnya bukan karena individu penguasa sehingga terjadi korupsi melainkan karena sistem hari ini yang membuka peluang untuk menjadi koruptor.

Tindakan korupsi ini tidak akan bisa berakhir ketika masih tetap berada pada sistem hari ini yakni sistem buatan manusia sekalipun melakukan berbagai pergantian pemimpin.

Namun, solusi satu-satunya yang mampu menyelesaikan tindakan korupsi ini hanyalah sistem yang shohih yakni khilafah islamiyah. Dimana dalam sistem ini segala aturan akan berlandaskan islam. Islam terterapkan dengan sempurna, termasuk bagaimana menyelesaikan tindakan korupsi seperti ini.

Dalam sistem khilafah yang berasaskan aqidah islam yang dimana kedaulatan hanya berada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti firman Allah yang terdapat dalam QS. Yusuf : 40 yang artinya "Sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah SWT". Maka hukum dan aturan yang berlaku hanya berasal dari Allah. Hukum tak bisa diperjual belikan, tidak bisa direvisi, dan tidak bisa diotak atik semau manusia sesuai kepentingannya.

Dalam islam penguasa diangkat dengan tidak menggunakan biaya yang tinggi. Sehingga pejabat negara tidak melakukan kecurangan seperti tindak korupsi, suap dan sebagainya. Mereka diangkat menjadi penguasa berdasarkan kapasitasnya, mempuanyai keimanan yang kokoh kepada Allah, serta amanah sehingga akan takut melakukan kesalahan.

Sekalipun seperti itu, daulah khilafah akan tetap menyediakan seperangkat hukum yang telah disiapkan untuk mengatasi kecurangan yang akan dilakukan oleh penguasa. Sebab, penguasa adalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan.

Adapun upaya yang dilakukan oleh khilafah untuk mengatasi korupsi yakni : Adanya badan pengawasan/ pemeriksa keuangan, keimanan yang kokoh, ketakwaan individu untuk pengangkatan menjadi pegawai negara adalah ketentuan yang utama selain profesionalitas, amanah dalam pemerintahan islam, penerapan aturan haramnya korupsi dan sanksi yang keras karena dalam islam korupsi disebut dengan perbuatan khianat. Oleh sebabnya untuk pelaku korupsi maka hukuman yang akan diterapkan adalah berupa sanksi ta'zir yaitu sanksi yang jenis dan kadarnya ditentukan oleh hakim. Bentuk jenis sanksinya mulai dari yang ringan seperti berupa nasehat atau teguran dari hakim, bisa berupa penjara, pengenaan denda, pengumuman pelaku dihadapan publik atau media massa, hukuman cambuk, sampai hukuman yang paling tegas yakni hukuman mati yang tekhnisnya bisa di gantung atau di pancung. Hukuman ini sesuai dengan berat ringannya tindakan kejahatan yang dilakukan.

Wallahu a'lam bishshowwab.

0 Response to "Korupsi Tumbuh Subur di Sistem Demokrasi"

Post a Comment