-->

Demokrasi Gagal Wujudkan Kesejahteran dan Keadilan, Hanya Khilafah yang Mampu Realisasikan

 


Oleh:Dwi Indah Lestari, S. TP (Penulis dan Penggiat Literasi)

Tahun 2020 sebentar lagi akan berakhir. Dan tahun yang baru akan segera menjelang. Menyambut momen pergantian tahun ini, telah terselenggara Digital Event Nasional khusus muslimah, Risalah Akhir Tahun 2020,"Berkah dengan Khilafah", pada Sabtu, 26 Desember 2020 dimulai pukul 09.00 hingga siang menjelang dhuhur.

Acara akbar yang dihadiri oleh muslimah dari berbagai kalangan di seluruh Indonesia ini, menampilkan tiga orang narasumber dari para tokoh muslimah. Dipandu oleh host Ibu Nanik Wijayanti, acara ini dibagi dalam dua sesi. Sebelum masuk sesi pertama ditampilkan video pengantar yang menggambarkan bagaimana demokrasi sebenarnya telah mengalami kematian, yang ditunjukkan oleh beberapa indikator.

Berdasarkan pendapat dua profesor dari Harvard University, yaitu Steven Levitsky dan Daniel Ziblat dalam bukunya"How Democracies Dies", beberapa indikator yang bisa menunjukkan bahwa demokrasi bisa mati, dimana pelakunya adalah pemimpin yang terpilih dalam sistem itu sendiri. Indikator tersebut diantaranya :

Pertama, adanya penolakan atau komitmen yang lemah terhadap sendi-sendi demokrasi. Diantaranya ditunjukkan dengan apakah penguasa suka mengubah-ubah UU, membubarkan organisasi tertentu, dan membatasi hak-hak warga negara. Indikator ini jelas terlihat pada kondisi saat ini, salah satunya adalah dalam peristiwa pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja.

Kedua, adanya penolakan dari penguasa terhadap legitimasi oposisi. Diantaranya disematkannya sebutan-sebutan subversif pada para pengkritiknya dengan mengancam asas dan ideologi negara, serta mengkriminalisasi lawan-lawan politiknya dengan tuduhan yang mengada-ada. Indikator inipun saat ini sangat jelas terlihat telah terjadi.

Ketiga, adanya toleransi pada aksi kekerasan. Hal ini ditunjukkan apakah penguasa memiliki hubungan dengan orang-orang atau organisasi yang memiliki paramiliter yang suka melakukan persekusi atau main hakim sendiri. Keempat, adanya kesiagaan untuk membungkam kebebasan publik, hak politik dan kebebasan berpendapat. Diantaranya diperlihatkan dengan melarang tema-tema tertentu untuk diperbincangkan, seperti isu khilafah.

Keempatindikator tersebut dapat menjadi pegangan dalam menilai bahwa apakah demokrasi telah mati. Pemimpin yang awalnya mungkin terlihat polos dan lugu, bisa bermetamorfosa menjadi otoriter yang 2. Saat ini di Indonesia sendiri keempat indikator tersebut sedang berlangsung. Ini menunjukkan demokrasi telah mati di negeri yang dikenal sebagai salah satu negara yang paling demokratis di dunia.

Pada sesi ini, host juga menampilkan fakta bagaimana demokrasi juga telah mengalami kegagalan untuk mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan perlindungan bagi rakyat, termasuk untuk kaum perempuan. Host kemudian menanyakan apakah mungkin demokrasi ini diselamatkan dengan menggunakan mekanisme demokrasi itu sendiri?

Selanjutnya hal tersebut ditanggapi oleh narasumber pertama yaitu Ibu Dedeh Wahidah Ahmad (Konsultan dan Trainer Keluarga Sakinah). Beliau menyampaikan bahwa demokrasi tidak ada harapan untuk bisa diperbaiki, dengan dilandasi tiga alasan.

Pertama, demokrasi aturannya dari manusia. Selayaknya sifat manusia yaitu terbatas, lemah dan tergantung maka aturan yang dihasilkan tidak akan menjamin kebenaran, berubah-ubah sesuai kepentingan tertentu dan saling bertolak belakang.

Kedua, demokrasi dapat berkolaborasi atau berselingkuh dengan kapitalisme. Biaya yang dibutuhkan seseorang untuk terlibat dalam demokrasi sangat mahal. Sehingga untuk menyokongnya, pengusaha hadir memberikan bantuan dana. Namun dalam demokrasi tak ada makan siang gratis. Bantuan itu tidak cuma-cuma. Sehingga seringkali para penguasa saat telah berkuasa harus melakukan balas budi melalui kebijakan-kebijakan yang merupakan pesanan pengusaha. Dengan begitu penguasa tak bisa mandiri tapi disetir oleh korporasi.

Ketiga, melahirkan pemimpin yang otoriter. Sebabnya penguasa akan berusaha melakukan apapun agar bisa tetap berkuasa, sekalipun harus menjadi otoriter. Itulah sebabnya demokrasi hanya sukses membagi-bagi kekuasaan pada lingkaran penguasa dan kroninya namun gagal mewujudkan kesejahteraan dan keadilan untuk rakyatnya.

Inilah alasan-alasan yang memustahilkan untuk bisa memperbaiki demokrasi apalagi menaruh harapan kesejahteraan dan keadilan padanya. Sebagai muslim sudah selayaknya menolak sistem yang memang sudah rusak dari akarnya.

Selanjutnya host beralih mengajukan pertanyaan pada narasumber kedua yaitu Ibu Pratma Julia Sunjandari (Pengamat Kebijakan Publik). Beranjak dari fakta kondisi rakyat yang sudah terpapar demokrasi dan menganggapnya sebagai format bernegara yang paling ideal. Ibu Nanik Wijayanti kemudian bertanya, apakah ada hal yang bisa diupayakan untuk menyadarkan umat yang sedang dalam kondisi seperti ini?

Ustadzah Pratma Julia kemudian menjawab pertanyaan tersebut dengan menunjukkan kegagalan dari demokrasi. Setidaknya ada 4 kegagalan yang dapat diperlihatkan kepada umat agar mau melepaskan kepercayaannya pada demokrasi.

Pertama, demokrasi gagal mewujudkan kesejahteraan. Hal ini ditampakkan dengan angka kemiskinan yang semakin meningkat dan kesenjangan ekonomi yang semakin tajam melebar. Khususnya dilihat pada kaum perempuan, yang tidak dijamin nafkahnya dalam sistem ini. Sehingga para perempuan harus memperjuangkan sendiri kesejahteraannya.

Kedua, demokrasi juga gagal membangun keadilan. Hukum menjadi tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Hal ini telah ditunjukkan dalam beberapa kasus yang terjadi saat ini. Sebagai contoh kasus kerumunan yang diberlakukan berbeda. Ada yang ditindak ada yang dibiarkan saja. Termasuk hal ini menimpa juga pada kaum perempuan.

Ketiga, demokrasi gagal mewujudkan kemandirian bangsa. Hal ini terlihat dengan bagaimana mudahnya penguasa membiarkan asing menguasai Sumber Daya Alam negeri ini dengan dalih investasi untuk pembangunan. Akibat belitan hutang pula, kebijakan yang dihasilkan penguasa lebih banyak mewakili kepentingan negara pemberi hutang. Jadilah kedaulatan negara tersandera kepentingan asing

Keempat, demokrasi juga gagal mewujudkan persatuan bangsa. Deklarasi kemerdekaan Papua Barat menjadi bukti bagaimana demokrasi tak mampu mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Bahkan hingga detik ini OPM terus bercokol dan sering memicu huru hara dan mengusik kedamaian masyarakat. Hal ini berbeda saat dulu sistem Islam yaitu khilafah pernah menyatukan 2/3 dunia selama 13 abad lamanya. Semuanya hidup dengan harmonis.

Karenanya akan mustahil bagi muslim yang ingin menata kehidupannya berdasarkan Islam, berharap demokrasi akan memberikan jalan untuk itu. Sebabnya ada tiga yaitu, secara syariah telah menjelaskan bahwa demokrasi itu bathil sementara Islam itu adalah al haq. Sehingga tidak boleh mencampurkan antara yang haq dan yang batil.

Sebab berikutnya karena secara realitas memang sulit bagi demokrasi memberikan peluang bagi umat Islam untuk menerapkan syariat. Kemudian yang terakhir karena demokrasi lahir dari asas sekularisme yang justru ingin menjauhkan agama dari kehidupan.

Berikutnya host beralih pada narasumber yang ketiga yaitu Ibu Ratu Erma Rachmayanti (Pemerhati Kebijakan Keluarga dan Generasi). Beliau menanyakan apabila demokrasi sudah menampakkan kerusakan dan kegagalannya, adakah alternatif sistem yang bisa diambil oleh umat untuk meletakkan harapannya.

Ibu Ratu Erma menanggapi hal ini dengan menyebutkan bahwa ada alternatif sistem yang bisa digunakan untuk menggantikan demokrasi yaitu Islam. Sebelumnya ibu Ratu Erma juga menjelaskan bahkan di negara dedengkot demokrasi, Amerika, berdasarkan survey yang dilakukan sebanyak 59% warga negara Amerika sendiri, merasa tidak puas dengan penerapan demokrasi di sana.

Untuk itu Islam, dengan sistem khilafah menjadi satu-satunya sistem yang shohih yang pernah terbukti mewujudkan kesejahteraan dan keadilan yang hakiki. Karenanya agar umat muncul keyakinan tentang hal ini, harus ditumbuhkan kesadaran bahwa khilafah adalah bagian dari syariah yang berarti merupakan perintah Allah Swt.

Sistem ini pernah ditegakkan oleh Nabi Saw, yang seharusnya menjadi amanah bagi umat Islam untuk turut mewujudkannya. Selain itu khilafah juga menjadi alat untuk dapat menerapkan syariat Islam secara kaffah.

Khilafah sendiri yang dijamin langsung oleh Allah, merupakan sistem yang sempurna. Jaminan pertama adalah dari kedaulatannya yang ada di tangan hukum syara'. Sehingga meniscayakan kebenarannya yang bersifat pasti dan aturannya yang menyeluruh (lengkap).

Jaminan kedua adalah dari kemampuan pemimpinnya. Syariat mewajibkan adanya 3 sifat pada pemimpin, yaitu kuat, takwa, dan kasih sayang. Yang dimaksud dengan kuat ini adalah mempunyai ilmu yang mumpuni, berakal serta skill yang teruji, sehingga menjadikannya pemimpin yang tegas.

Sementara takwa akan menjadi junnah (tameng) agar pemimpin selalu menghadirkan Allah saat menjalankan tanggung jawab kepemimpinannya. Sedangkan kasih sayang akan menjadikan dirinya bersikap lemah lembut dan mengayomi rakyatnya. Sesuai dengan hadits nabi,"Ya Allah, siapa yang mengurusi satu perkara umatku, lalu ia menyulitkan umat, maka persulitlah ia. Dan siapa yang mengurusi perkara umatku, lalu ia memudahkannya, maka permudahlah ia". (H.R. Muslim).

Berikutnya jaminan ketiga hadir dari efisiensi atau kesederhanaan birokrasi yang dijalankan dalam khilafah. Dengan ini, urusan rakyat akan lebih cepat direspon dan diselesaikan. Kemudian jaminan terakhir adalah kesatuan komando. Sebab dalam khilafah, khalifah memegang kewenangan tunggal untuk mengontrol jalannya kehidupan bernegara. Sehingga tidak akan ada banyak pembisik dan bebas dari kepentingan manapun. Apalagi khalifah wajib untuk terikat dengan hukum syara'.

Berikutnya, Ibu Ratu Erma juga menyoroti kondisi kaum perempuan yang hidup dalam sistem demokrasi. Bagaimana dalam demokrasi, perempuan senantiasa menuntut kesetaraan. Bahkan untuk mewujudkan itu perempuan didorong agar ikut duduk dalam kekuasaan. Namun kenyataannya nasib mereka terus dirundung kenestapaan.

Berbeda dengan kaum perempuan yang hidup dalam naungan khilafah. Perempuan dalam Islam ditetapkan bebas dari kewajiban memenuhi finansial, dengan menjadikan kewajiban nafkah pada suami atau walinya. Dengan begitu perempuan tidak harus bekerja. Sementara akses pendidikan dan kesehatan akan diberikan secara adil dan sama baik kepada laki-laki maupun perempuan. Bahkan negara menyediakannya secara gratis.

Dalam Islam, perempuan betul-betul menjadi ratu yang sesungguhnya. Keyakinan maupun eksistensi mereka dilindungi negara. Bahkan mereka tetap bisa berkiprah di masyarakat tanpa meninggalkan perannya yang utama. Dengan begitu kesejahteraan dan keadilan yang hakiki untuk umat benar-benar diwujudkan dalam khilafah.

Demikianlah gambaran bagaimana sistem demokrasi yang diterapkan saat ini telah gagal membangun kesejahteraan dan keadilan untuk rakyat. Yang tentu sangat bertolak belakang dengan khilafah, dengan sistemnya yang berasal dari Allah Swt, menjamin kesempurnaan dan kelengkapan dalam aturann ya. Dengan begitu memang seyogyanya hanya sistem Islam, yaitu khilafah yang layak untuk diperjuangkan. Sementara sudah saatnya umat berpaling dan mencampakkan demokrasi jauh-jauh dari kehidupannya.Wallahu'alam bisshowab

0 Response to "Demokrasi Gagal Wujudkan Kesejahteran dan Keadilan, Hanya Khilafah yang Mampu Realisasikan"

Post a Comment