-->

Arti Sebuah Pengorbanan di Sistem Demokrasi

 

Oleh: Intan H.A (Pegiat Literasi Tangerang)

Tepat pada tanggal 9 Desember 2020, rakyat Indonesia kembali menyelenggarakan pemilihan kepala daerah atau pilkada yang keempat kalinya. Sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota, turut serta melaksanakan pilkada tahun ini.

Ada yang berbeda di pesta pilkada kali ini, pemilihan kepala daerah tahun ini diselenggarakan di tengah pandemi. Meski korban dari hari kehari semakin bertambah, hal tersebut tidaklah membuat pemangku kebijakan bergeming menunda perhelatan akbar ini. Banyak pihak yang mengkhawatirkan, jika pilkada tetap diselenggarakan akan memicu jumlah kluster baru semakin bertambah. Padahal faktanya, ada sejumlah calon kepala daerah yang telah terkonfirmasi terpapar virus corona.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menyampaikan keprihatinannya terkait banyaknya jumlah calon kepala daerah dan anggota penyelenggara pemilu yang terpapar Covid-19 selama pelaksanaan tahapan Pilkada serentak 2020.

"Prihatin 70 orang calon kepala daerah terinfeksi Covid-19, 4 orang diantaranya meninggal dunia," cuitnya melalui akun media sosial twitter @hamdanzoelva, Jumat (27/11/2020).

Tidak hanya calon kepala daerah saja yang terinfeksi Covid-19, tetapi Hamdan juga menyoroti banyaknya anggota penyelenggara pemilu yang juga terinfeksi virus Corona (Covid-19).

"100 penyelenggara termasuk Ketua KPU RI terinfeksi [Covid-19]. Betapa besar pengorbanan untuk demokrasi," ujarnya. (Bisnis.com, 18/11/2020)

Rakyat tidak kali ini saja mempertaruhkan nyawanya dalam pesta demokrasi. Tercatat pada pemilu tahun lalu, sebanyak 894 petugas pemilu meninggal dunia, dan sebanyak 5.175 lainnya jatuh sakit. Padahal, pada saat itu covid-19 belum menyerang negeri ini. Hal tersebut yang memunculkan kekhawatiran di benak sebagian kalangan, tatkala pilkada dilaksanakan di tengah wabah.

Inilah wajah miris dari sistem demokrasi. Betapa sulitnya para pemangku kebijakan untuk mengeluarkan keputusan menunda pilkada, dalam rangka melindungi rakyatnya dari terpapar wabah covid-19 yang semakin mengganas. Himbauan protkes yang digaungkan pemerintah pun tidak dapat dipastikan, bahwa setiap individu akan taat pada ketentuan yang diberlakukan.

//Pilkada Tetap Berlangsung, Harapan Rakyat yang Terpasung//

Arogansi para penguasa untuk tetap menyelenggarakan pilkada di tengah pandemi, merupakan bukti betapa bobroknya sistem demokrasi. Jargon yang diusung dalam sistem ini, seolah-olah menjadikan rakyat sebagai pihak yang lebih diutamakan. Namun nyatanya, jauh panggang dari api. Ketika seseorang telah duduk di kursi kekuasaan, hak-hak rakyat yang seharusnya ditunaikan malah diabaikan. Alhasil, rakyat hanya menjadi korban janji-janji palsu yang diutarakan saat kampanye berlangsung.

Memilih pemimpin untuk mengatur urusan yang melibatkan banyak orang adalah sebuah keharusan. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

"Jika kalian bertiga dalam perjalanan, hendaknya salah seorang diantara kalian menjadi pemimpinnya." (HR. Thabrani)

Hadis ini menegaskan, bahwa penting adanya seorang pemimpin untuk dipilih dalam rangka mengatur apa saja yang menjadi urusan rakyatnya. Sayangnya, kepemimpinan dalam sistem kapitalisme-demokrasi tidaklah diperuntukan untuk mengatur urusan rakyatnya. Akan tetapi kepemimpinan dalam sistem ini bertujuan untuk memuluskan kepentingan segelintir orang.

Sudah menjadi rahasia umum bahwa pesta demokrasi membutuhkan dana yang tidaklah sedikit. Mahar politik tidak bisa dilepaskan dalam sistem ini. Setiap paslon yang ingin berlaga di pesta demokrasi, harus menyiapkan dana yang cukup besar untuk meloloskannya ke tampuk kekuasaan.

Dalam pilkada DKI Jakarta 2012, pasangan Fauzi Bowo dan Nara mengeluarkan dana kampanye sebesar Rp 62,6 miliar. Pasangan Joko widodo dan Basuki Tjahaja Poernama mengeluarkan dana Rp 16,1 miliar. Angka itu naik signifikan pada pilkada DKI 2017, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menghabiskan dana kampanye sebesar Rp 85,4 miliar. Pasangan Basuki Tjahaja Poernama dan Djarot Saiful Hidayat sebesar Rp 82, 6 miliar.

Hal ini diperuntukkan untuk mendanai masa kampanye dan mahar politik yang membutuhkan biaya mahal. Betapa mahalnya harga sebuah demokrasi. Sehingga menyebabkan para penguasa bersengkongkol dengan para pengusaha untuk menyokong dana yang diperlukannya. Dampaknya ketika salah satu paslon telah terpilih dan duduk di tampuk kekuasaan, ia akan kehilangan indenpendensinya dalam menentukan sebuah kebijakan. Dengan demikian, elit politik didikte untuk kepentingan pengusaha. Alhasil, sistem demokrasi kemudian melahirkan negara korporasi. Ciri utamanya lebih melayani kepentingan pengusaha (kapital) dibanding rakyatnya. Sebab, dalam sistem ini tidak ada makan siang yang gratis. Akhirnya, politik balas budi pun terjadi.

//Sistem Shahih Berasal Dari Illahi//

Dalam sistem Islam, kekuasaan bersifat tunggal ditangan seorang Khalifah sebagai kepala negara. Khalifah mempunyai hak penuh dalam menentukan siapa hukkam atau hakim dibawahnya yang akan membantunya menjalani tugas.

Khalifah berhak mengangkat dan memberhentikan wali (kepala daerah I) di seluruh wilayah negara Khilafah. Hal tersebut dilakukan bukan atas dasar pertimbangan kedaerahan maupun nasionalisme. Tapi, berdasarkan hukum syara' yang telah ditetapkan. Ini juga berlaku pada 'Amil dan hukkam dibawahnya, seperti walikota hingga kepala desa. Dengan demikian, di dalam negara Khilafah tidak dikenal pilkada sebagaimana di sistem demokrasi.

Alhasil, dalam sistem Islam tidak ditemui penghambur-hamburan uang negara dan rakyat. Sebab, sistem negara Khilafah memiliki sistem mekanisme dan model pengangkatan maupun pemberhentian pejabat negara dengan efisien, efektif, dan cepat. Dengan mekanisme dan model seperti ini, maka prinsip administrasinya bersifat sederhana, realisasinya cepat, dan profesionalisme dalam pelaksanaannya.

Begitu detailnya Islam mengatur masalah memilih pemimpin. Karena Islam memandang bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dijaga dan ditunaikan sebagaimana mestinya. Dengan konsep yang diberikan Islam ini, akan melahirkan para pemimpin yang bertanggung jawab dan terbebas dari kasus korupsi maupun tindakan lainnya yang merugikan negara dan menyengsarakan rakyat.

Di samping itu, secara spesifik pemimpin dalam Islam harus memiliki kriteria muslim, laki-laki, baligh, berakal, adil, dan mampu. Syarat ini adalah wajib dimiliki oleh seorang pemimpin. Selain kriteria personal ini, dia harus mempunyai kriteria kepemimpinan yang ideal. Al-'Alamah syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, menyatakan ada tiga kriteria kepemimpinan, yaitu: Kepemimpian inovatif (qiyadah mubdi'ah), kepemimpinan inspiratif (qiyadah mulhimah), dan kepemimpinan cerdas (qiyadah dzakkiyah). Selain itu, menurutnya tidak layak disebut kepemimpinan.

Kriteria-kriteria inilah yang manakala diperhatikan dalam memilih seorang pemimpin akan mewujudkan kekuasaan dan pemerintahan yang mendedikasikan kepemimpinannya untuk mengatur urusan rakyatnya. Pemimpin yang bertanggung jawab dan amanah ini tidak akan terlahir dari sistem demokrasi seperti yang diterapkan saat ini. Satu-satunya cara mewujudkan kepemimpinan ideal adalah dengan mengembalikan sistem Islam menjadi satu-satunya sistem yang diterapkan dalam kehidupan. Hanya dengan sistem Islam, umat akan kembali hidup mulia diatur dengan syariat-Nya. Wallahu'alam.[]

0 Response to "Arti Sebuah Pengorbanan di Sistem Demokrasi"

Post a Comment