-->

URGENSI PRESIDEN MENERBITKAN PERPPU UNTUK MENYELESAIKAN KISRUH UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA

  [Catatan Hukum Solusi Konstitusional Untuk Mengatasi Persoalan-persoalan Hukum Atas Terbitnya UU Omnibus Law Cipta Kerja]

Oleh : Ahmad Khozinudin, S.H. | Advokat, Pejuang Khilafah

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

[Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”)]

Demo massif yang dilakukan elemen buruh dan mahasiswa terjadi di berbagai daerah. Mereka protes atas disahkannya UU Omnibus Law Cipta Kerja. Berbagai norma aturan, khususnya dalam kluster ketenagakerjaan dinilai banyak kalangan sangat merugikan buruh.

Secara umum UU ini juga hanya berpihak kepada pemodal. Berbagai perubahan atas sekitar 81 perundangan, dilakukan lebih dalam perspektif kepentingan investasi (para kapitalis).

Karenanya wajar, jika demo ini didukung oleh segenap elemen masyarakat. Tuntutan buruh dan mahasiswa, telah sampai pada satu permintaan agar Presiden membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja melalui penerbitan Perppu.

Presiden sendiri telah diberi wewenang oleh konstitusi untuk dapat mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan dalam kondisi tertentu. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (“UUD 1945”), disebutkan :

“Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang.”

Kemudian dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”) juga disebutkan :

“Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa.”

Sementara itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009, MK menyebutkan tiga syarat sebagai parameter adanya “kegentingan yang memaksa” bagi Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang (Perppu), yaitu:

i. Adanya keadaan yaitu kebutuhanmendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang;

ii. Undang-Undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada Undang-Undang tetapi tidak memadai;

iii. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan;

Demo penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja telah menimbulkan kegentingan berupa jatuhnya korban baik di pihak pendemo maupun aparat kepolisian. Sementara, demonstrasi tidak atau sulit dihentikan jika tuntutan Pencabutan UU Omnibus Law tidak diluluskan.

Dasar hukum untuk membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja belum ada. Sementara itu, sulit bagi Presiden merubah UU tersebut melalui pengajuan kembali revisi kepada DPR karena akan membutuhkan waktu yang lama, sementara korban demontrasi terus berjatuhan.

Presiden tak mungkin membiarkan rakyatnya banyak menjadi korban akibat terbitnya UU dari DPR.

Kerena itu, keadaan ini memenuhi syarat sebagai 'kegentingan yang memaksa' bagi Presiden untuk menerbitkan Perppu yang isinya membatalkan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan menyatakan UU tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat. Selanjutnya, Presiden mencatatkan Perppu tersebut dalam Lembaran Negara.

Pada periode sidang berikutnya pasca reses DPR, barulah Perppu tersebut dibahas DPR untuk ditetapkan menjadi undang-undang.

Melalui Perppu yang diterbitkan Presiden, para pendemo akan berhenti berdemo, aparat kepolisian bisa pulang, dan tak perlu ada korban dikalangan rakyat. Presiden juga akan dipahami sebagai Presiden yang aspiratif dan akomodatif.

Namun jika Presiden tidak segera mengeluarkan Perppu, demo terus berlanjut, korban terus berjatuhan baik dikalangan pendemo maupun aparat kepolisian, dan apalagi jika demo menimbulkan dampak kluster pandemi virus Corona makin parah, maka Presiden wajib bertanggungjawab penuh. Atas pelanggaran ini, Presiden dapat dianggap melakukan pembiaran sehingga terjadi jatuh korban dikalangan rakyat. Dan jika hal ini terjadi, penulis khawatir rakyat bukan hanya meminta Perppu tapi juga menuntut pemazulan terhadap Presiden. [].

0 Response to "URGENSI PRESIDEN MENERBITKAN PERPPU UNTUK MENYELESAIKAN KISRUH UU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA"

Post a Comment