-->

MENIKMATI DEMOKRASI ?


 


Oleh : Ahmad Khozinudin | Sastrawan Politik

Awalnya, saya merasa risih ketika mendengar kabar petinggi Partai Gelora (partai besutan Tokoh eks PKS) berkunjung ke istana menemui Jokowi. Ada semacam tontonan hipokrisi, saat melihat sosok kritis seperti Fahri Hamzah turut hadir menemui Jokowi.

Namun, jika kunjungan itu dikembalikan pada keyakinan politik yang diadopsi oleh Partai Gelora, yakni persetujuan akan demokrasi sebagai sarana politik untuk mencapai kekuasaan, maka pertemuan ini pertemuan biasa, tidak ada yang aneh. Dalam demokrasi, politik munafik atau hipokrit, itu dianggap sebagai kecerdikan dan bagian yang tak terpisahkan dari pragmatisme, asas yang mendasari interaksi demokrasi.

Apalagi, jika membaca ulang buku Anies Matta, ketua partai Gelora berjudul "Menikmati Demokrasi", maka kunjungan petinggi Partai Gelora ke Istana, tak lepas dari substansi 'Menikmati Demokrasi'. Untuk menikmati demokrasi, anda harus terlibat dalam kontestasi politik. Untuk terlibat dalam kontestasi politik (Pemilu, Pilpres atau Pilkada), anda wajib memiliki partai politik.

Hanya saja, dalam demokrasi anda tak cukup memiliki partai. Partai Anda harus lolos verifikasi, jika tidak anda tak akan bisa ikut pemilu.

Dan tentu saja, penguasa lah yang memiliki otoritas penuh untuk memverifikasi partai apa saja yang diizinkan ikut pesta pemilu dan mana yang wajib di eliminasi. Sebab, kunci terlibat dalam pemilu adalah memiliki legalitas partai, dan legalitas itu ada di Kemenkumham dan KPU.

Jika dua otoritas itu menjegal partai, selesai sudah. Pupus lah mimpi ikut pemilu, apalagi ingin menikmati demokrasi.

PBB partainya Yusril merasakan betul, bagaimana sulitnya lolos verifikasi untuk ikut pemilu hingga di detik akhir PBB harus bersengketa sebelum akhirnya diloloskan ikut pemilu. Yusril kemudian juga berfikir, sulit lolos parlementiary Threshold tanpa dukungan Penguasa, itulah yang menjadi penyebab PBB di detik akhir merapat ke kubu Jokowi. Walaupun akhirnya, PBB tetap terlempar dari sistem, tak lolos parlementiary Threshold.

Partai Gelora atau siapapun yang ingin membentuk partai agar eksis dan bisa menikmati demokrasi, pada tahap awal memang harus merapat pada penguasa, baik untuk alasan legalitas maupun urusan otoritas.

Proses mendirikan kantor DPD di sejumlah daerah, membentuk kantor DPC dan ranting partai, itu hanya syarat formil. Syarat materiil nya, harus diridloi penguasa. Jika Penguasa ingin menghambat, mudah saja proses verifikasi itu dimentahkan oleh kebijakan politik.

Itulah sebabnya, kenapa Anies Matta setelah berkunjung ke Jokowi juga ingin bertemu dengan Megawati. Sebab, secara legal formal Jokowi yang punya kuasa, secara materil Megawati memiliki andil terhadap petugas partainya.

Agar partai Gelora tidak layu sebelum berkembang, Anies ingin partainya lolos uji politik dengan kunjungan ke Jokowi dilanjutkan ke Megawati. Proses pemenuhan syarat administrasi, dll, itu bisa menyusul. Yang penting, sudah mengantongi restu dari istana dan Megawati.

Namun yang menjadi soal, dapatkah partai politik Islam menikmati demokrasi dalam perspektif menjadikan kekuasaan sebagai alat perjuangan untuk mengemban dakwah Islam ? Akankah, partai politik tetap konsisten dengan Islam saat melebur dalam demokrasi ?

Fakta menunjukkan, semua partai tak terkecuali partai Islam ikut pragmatis dalam sistem demokrasi. Dalam Pilkada misalnya, koalisi yang dibangun partai itu umumnya pragmatis, tidak Ideologis. Di sejumlah Pilkada, banyak partai berkoalisi mesra, sementara di pusat saling beroposisi.

Pada akhirnya, frasa 'menikmati demokrasi' maknanya adalah menikmati Kekuasaan, akses untuk mengumpulkan harta untuk kelompok dan partainya. Demokrasi bukan lagi sarana dakwah, tapi sarana untuk mengumpulkan pundi-pundi.

Apalagi terkait partai Gelora, sudah pasti eksistensinya untuk terlibat dalam demokrasi bukanlah untuk Islam, atau dakwah Islam. Partai Gelora adalah partai terbuka, yang membutuhkan restu penguasa untuk ikut mengakses dan menikmati demokrasi.

Boleh jadi, para petinggi partai Gelora tak lagi bisa menikmati lezatnya demokrasi bersama partai lama, dan membentuk partai baru agar punya akses langsung untuk menikmati demokrasi. Demokrasi sebagai sarana untuk mengumpulkan harta dunia.

Saya ingatkan, tidak ada jalan kebangkitan bagi umat ini, kecuali dengan kembali pada Islam, mencampakkan demokrasi kufur, dan istiqomah meniti jalan dakwah. Dakwah yang tak butuh restu Penguasa, dakwah yang tak perlu izin dari istana, dakwah yang mampu tetap tegak berdiri, berteriak lantang dihadapan penguasa tiran.

Dakwah untuk mengembalikan Syariah Islam, tanpa tercemar demokrasi, tanpa berkompromi dengan kebatilan, tanpa menunduk dan merangkak ke karpet istana. Dakwah yang Allah SWT telah menjanjikan akan menolong para PENGEMBANNYA, dengan kekuasaan Islam. Khilafah ala Minhajin Nubuwah. [].

0 Response to "MENIKMATI DEMOKRASI ?"

Post a Comment