-->

Kasus Pelaporan Ust Ismail Yusanto adalah Kasus Politik Bukan Kasus Hukum

 

Sebagaimana dikabarkan, Ayik Heriansyah didampingi Muanas Alaidid melaporkan Ust Ismail Yusanto ke Kepolisian Metro Jaya dengan Laporan Polisi Nomor : LP/5137/VIII/YAN 25/2020/SPKT/PMJ tanggal 28 Agustus 2020. Ihwal yang mendasari laporan adalah status Ust Ismail Yusanto sebagai Jubir HTI dan dakwah Khilafah yang diembannya ditengah Umat.

Soal mengapa laporan begitu responsif diterima penyidik, juga adanya Muanas Alaidid yang menjadi pendamping Ayik Heriansyah, sudah dapat diduga bahwa rezim berada dibalik Laporan ini. Dalam banyak kasus kriminalisasi Ulama dan aktivis Islam, sebab utama berprosesnya kasus bukan semata adanya laporan tetapi sikap penerima laporan yang begitu responsif menindaklanjuti laporan jika aduan berasal dari kubu rezim.

Mencermati konstruksi hukum pelaporan terhadap Ust Ismail Yusanto, kita patut menduga dan mengambil kesimpulan bahwa kasus ini adalah kasus politik yang meminjam sarana hukum. Kasus ini adalah kelanjutan perseteruan politik antara rezim zalim dengan HTI terkait ajaran Islam khilafah.

Ust Ismail Yusanto sebagaimana umat Islam umumnya, meyakini bahwa Khilafah adalah ajaran Islam. Khilafah adalah kewajiban yang agung, yang menjadi tanggung jawab seluruh kaum muslimin.

Sementara rezim menjajakan Narasi Khilafah sebagai ajaran sesat, pemecah belah persatuan, penyebar bahaya, menumpahkan darah, dan berbagai tuduhan jahat lainnya. Rezim tak cukup puas mencabut BHP HTI secara zalim, namun ingin mengkriminalisasi pengemban dakwah Khilafah dengan target agar dakwah Islam, dakwah syariah dan khilafah, dapat dibungkam dan hilang dari wacana diskusi keumatan.

Pelaporan ini, juga memiliki target agar segenap pengemban dakwah Islam, pengemban dakwah syariah dan khilafah ciut nyali, menepi, dan berhenti dari aktivitas dakwah yang mulia. Rezim mengira, pengemban dakwah bisa ditekan dan ditakut-takuti.

Rezim ingin menggunakan legitimasi hukum, legitimasi proses pidana karena menindaklanjuti laporan, untuk menindak Ust Ismail Yusanto. Padahal laporan itu sebenarnya dikehendaki rezim. Cara-cara lama, yakni kriminalisasi terhadap aktivis dan Ulama sebagaimana yang dialami Habibana Muhammad Rizq Syihab, Ust Alfian Tanjung, Mayjen TNI (purn) Kivlan Zen, dan sederet aktivis lainnya diadopsi dan diterapkan pada kasus Ust Ismail Yusanto.

Padahal, kriminalisasi terhadap aktivis dan Ulama bukan menimbulkan rasa gentar. Bahkan, tindakan zalim ini akan mendapat perlawanan dari umat, perlawanan dari seluruh mujahid Islam yang rindu bertemu janji tuhan-Nya. [].

By Ahmad Khozinudin, SH | Advokat

0 Response to "Kasus Pelaporan Ust Ismail Yusanto adalah Kasus Politik Bukan Kasus Hukum"

Post a Comment