-->

PSBB Bukti Negara Lemah Menangani Wabah


 


/ Oleh: Rini Ummu Janissa /

"Untuk mengatasi dampak wabah virus corona (Covid-19), pemerintah memilih opsi pembatasan sosial berskala besar (PSBB)," ucap Presiden Jokowi dari Istana Bogor (31/03/2020).
PSBB ini ditetapkan oleh menteri kesehatan yang berkoordinasi dengan kepala Gugus Tugas dan kepala daerah yang sesuai dengan dasar hukum dari UU No. 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan.
Pemerintah juga telah menerbitkan peraturan pemerintah (PP) tentang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Keppres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut.(www.kompas.tv, 31/3/2020)
.
Menggelikan saat netizen mengkritisi kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan mengilustrasikan seekor ayam sedang diberi makan dalam kandang. Benarkah itu alasan dibalik kebijakan tersebut. Mengingat jika karantina wilayah diberlakukan maka pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pemenuhan kebutuhan hidup dasar orang hingga makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina sesuai Pasal 55 Ayat 1 UU No 6/2018. Sementara dalam Pembatasan Sosial Skala Besar dan Darurat Sipil tidak ada informasi yang disebutkan.
.
Ketika opsi lockdown atau karantina wilayah yang ditawarkan sejumlah daerah ditolak oleh pemerintah. Dengan alasan, pemerintah tidak mengambil opsi ini karena, belajar dari kasus India dan Italia di mana lockdown justru menimbulkan kekacauan sosial. Padahal banyak sekali dorongan berbagai pihak agar Jokowi melakukan karantina wilayah. Tapi lagi-lagi pemerintah bergeming.
.
"Kalau tidak direncanakan secara terukur, mengingat contoh-contoh tersebut, Presiden menganggap Indonesia sekarang sudah cukup dengan pembatasan sosial dalam skala besar," ujar Fadjroel Rachman. Juru bicara presiden. (nasional.tempo.co, 31/3/2020)
.
Mengutip dari liputan6.com, Kementerian PPN/Bappenas telah membuat kajian mengenai rencana pemindahan ibu kota. Hasilnya, setidaknya butuh Rp 466 triliun untuk mewujudkan rencana besar pemerintah tersebut. Jumat (7/6/2019),
.
Jika demikian alasan pemerintah. Lalu bagaimana dengan anggaran tersebut. Tidak bisakah anggaran tersebut direalokasi untuk keselamatan rakyat yang lebih mendesak dari sekedar pemindahan ibu kota baru. Sebagaimana yang diserukan oleh Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, selain meminta pemerintah untuk melakukan karantina wilayah, beliau juga menyarankan pemerintah melakukan realokasi seluruh atau sebagian anggaran infrastruktur yang ada saat ini untuk digunakan bagi kepentingan memutus penyebaran virus corona. Termasuk, anggaran terkait pemindahan ibu kota baru. Namun lagi-lagi pemerintah acuh.
.
Lantas kemanakah sesungguhnya arah kebijakan pemerintah kalau, keberpihakannya bukan kepada rakyat?
Mengamati upaya pemerintah mengatasi wabah covid-19 seperti itu wajar jika, rakyat menilai kebijakan pemerintah tidak tegas dan tuntas. Pemerintah malah membuka rekening bagi masyarakat yang ingin mendonasikan hartanya untuk membantu penanganan covid-19.
Melalui laman cnnindonesia.com (Selasa,31/3/2020) Juru Bicara khusus penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan bahwa pemerintah telah menerima sumbangan dari masyarakat untuk percepatan penanganan virus corona dengan total lebih dari Rp80 miliar hingga saat ini.
.
Mengapa harus rakyat yang ikut menanggung beban. Padahal banyak anggaran yang dinilai tidak tepat pengalokasiannya. Gaji dan tunjangan pejabat pemerintah dan gaji staf khusus presiden dengan nilai yang fantastis misalnya, atau anggaran infrastuktur yang belum begitu mendesak.
Namun, demikianlah kebijakan-kebijakan yang lahir dari sistem yang memperturutkan hawa nafsu. Sistem kapitalisme saat ini tidak akan memberi ruang kepada rakyat dengan kebijakan yang bisa memihaknya. Maka sudah saatnya rakyat menyadari keberpihakan pemerintah terhadap pengusaha adalah nyata. Sehingga tidak layak lagi rakyat mengagungkan sistem yang telah nyata gagal mensejahterakan manusia.
.
Kita perlu kembali melihat bagaimana sejarah mencatat, pemerintahan dalam Islam berhasil keluar dari krisis ekonomi yang hebat, dimasa pemerintahan khalifah umar bin khattab misalnya. Ketika roda ekonomi terseok-seok beliau mengeluarkan kebijakan yang tepat dan tegas sehingga, krisis berlalu dengan tuntas. Khalifah umar bin khattab mengerahkan bantuan dari berbagai daerah dengan mengirim surat kepada para gubernurnya, Petugas Khalifah Umar langsung mendatangi Amru bin al-Ash, gubernur di Mesir, “Dari hamba Allah, Umar bin al-Khaththab, Amirul Mukminin, untuk Amru bin al-Ash. Semoga kesejahteraan terlimpah padamu. Selanjutnya, tegakah kau melihatku dan orang-orang di sekitarku, sementara engkau dan orang-orang di sekitarmu hidup penuh kenikmatan? Tolonglah kami, tolonglah kami.”
Amru bin Ash membalas, “Untuk hamba Allah, Amirul Mukminin, dari Amru bin al-Ash. Semoga kesejahteraan terlimpah kepadamu. Saya memuji Allah yang tidak ada Tuhan selain-Nya. Selanjutnya, bantuan akan segera tiba. Untuk itu, bersabarlah. Saya akan mengirim kafilah untukmu. Yang depan berada di dekatmu, sementara yang belakang berada di dekatku. Saya berharap bisa membawa bantuan melalui laut.”

Kemudian berdatangan lagi bantuan serupa dari berbagai daerah wilayah Daulah Islam saat itu. Sehingga bantuan-bantuan tersebut mampu melepaskan kaum muslimin dari penderitaan krisis yang hebat. Benar-benar tercukupi. Selain itu khalifah terjun langsung menangani pembagian makanan dan perbekalan untuk berbagai kabilah di tempat mereka meski kendaraan yang ditunggangi bermasalah. Begitulah totalitas pemimpin yang beriman. Yang takut hanya kepada Allah.
;فَالإمَامُ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ
“Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya.” (HR. al-Bukhari: 4789)

Kontributor : WadahAspirasiMuslimah

0 Response to "PSBB Bukti Negara Lemah Menangani Wabah"

Post a Comment