-->

Cara Khilafah Menyerap Aspirasi Publik.

Oleh : Titin Kartini.

Direktur Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah Putra, mengatakan sikap Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang kerap mengundang relawan atau pendukungnya untuk bicara keputusan politik penting menunjukkan sikapnya yang bias. Menurut dia, Jokowi terkesan tidak menghormati pimpinan-pimpinan formal, seperti staf ahli atau menteri terkait.

Selain itu, kata dosen komunikasi Universitas Telkom ini, sikap Jokowi itu menunjukkan ia tidak memerintah dengan sistem yang baik. Tetapi lebih pada keputusan-keputusan parsial yang dia hasilkan dari relawan. Jika diteruskan, hal ini dianggap sangat mengganggu laju pemerintahan.

Penulis buku Media dan Politik ini menuturkan pascapemilihan presiden kelompok relawan seharusnya sudah tidak ada lagi. " Jokowi seolah bias identitas, tidak lagi dapat membedakan dirinya sebagai Presiden untuk seluruh anak bangsa atau hanya untuk tim pemenangnya, sangat disayangkan," ucap dia.
https://nasional.tempo.co/read/1311522/pengamat-sayangkan-jokowi-sering-undang-buzzer-bahas-isu-penting/full&view=ok

Sementara itu, Presiden Jokowi berencana mengguyur dana Rp72 miliar untuk influencer. Bayaran untuk influencer diharapkan mampu menangkal dampak virus corona terhadap sektor pariwisata Indonesia.

/ Influencer itu apa sih? /

Dirangkum dari berbagai sumber, influencer adalah orang yang bisa memberi pengaruh di masyarakat. Di era saat ini, influencer banyak berseliweran di media sosial, seperti youtuber, selebgram, selebtwit, beautyblogger, travelblogger, dan opinion leader.

Sesuai namanya, mereka menggunakan platform media sosial YouTube, Instagram, Twitter, da lain-lain untuk melancarkan usahanya. Medium itu digunakan untuk mengunggah (posting) gambar atau video.

Umumnya, influencer ini memiliki banyak pengikut setia. Influencer ini digandeng sebagai rekan pemilik bisnis, mulai dari skala kecil,  menengah dan besar. Salah satu tujuannya untuk mempromosikan produk dan meningkatkan brand awareness.

Ujung-ujungnya, influencer ini diharapkan dapat membantu rekan bisnis mereka untuk meningkatkan penjualan.
https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20200226100609-92-478202/mengenal-influencer-yang-akan-diguyur-rp72-miliar-oleh-jokowi

Sungguh miris, keadaan negeri ini dipimpin oleh seorang pemimpin yang tidak bisa membedakan apa tugas dan fungsinya sebagai kepala negara. Seorang pemimpin yang hanya mementingkan diri dan golongannya, bagaimana ia akan bersikap adil dalam segala hal jika hanya kelompoknya saja yang diperhatikan.Baik dan buruknya hanya menurut ia dan kelompoknya.

Rezim Jokowi memang lebih banyak menarik aspirasi dari kelompok pendukungnya, dan banyak memberikan fasilitas agar program-program pemerintah bisa berjalan maksimal dengan dukungan opini dari kelompok tersebut.

Ini mengantarkan pada keadaan bahwa kebijakan tersebut nampak positif karena diolah sedemikian rupa oleh pendukungnya dan meminggirkan suara kelompok yang berbeda pandangan/ kritis.

Rezim ini memang penuh dengan pencitraan demi melanggengkan kekusaannya. Zalimnya rezim saat ini begitu terasa oleh rakyat dalam semua kebijakan- kebijakannya.

Disaat rakyat ketakutan akan wabah penyakit yang dialami oleh semua negara di dunia ini, namun lagi-lagi rezim tidak memberikan solusi yang menenangkan rakyat. Namun solusi yang diambil rezim kian membuat rakyat ketakutan karena ketidak tegasan negara.

Inilah sistem yang dibangun dari hawa nafsu manusia, dimana standar  suatu perbuatan bukan karena ingin meraih ridho Ilahi namun semata-mata demi keuntungan dan asas manfaat.

Ini akan berbeda dengan sistem Islam, seorang pemimpin dalam islam adalah pelayan umat, ia akan mementingkan kepentingan rakyat banyak bukan golongan pendukungnya. Seorang pemimpin adalah hakim (penguasa) yang memerintah, melaksanakan dan melakukan pelayanan-pelayanan terhadap urusan-urusan umat.

Namun seorang pemimpin juga seorang manusia biasa yang tak luput dari kesalahan dan khilaf maka, dalam Islam mengoreksi penguasa yang salah adalah suatu kewajiban.

Rasulullah ﷺ bersabda " Sebaik-baik jihad adalah kata-kata yang haq (yang dinyatakan) kepada penguasa yang zalim". ( HR. Ahmad, Ibn Majah, at-Thabrani, al-Baihaqi dan an-Nasa'i).
Dan Sabda Rasulullah ﷺ " Penghulu syuhada' adalah Hamzah bin 'Abd al-Muthalib dan orang yang mendatangi penguasa zalim lalu memerintahkannya (kepada kebaikan) dan mencegahnya (dari kejelekan), kemudian dia membunuhnya". (HR. al-Hakim dalam al-Mustadrak dari Jabir).

Maka dari ketegasan hadist diatas menjelaskan kedudukan amar ma'ruf dan nahi munkar kepada pengusa atau muhasabah adalah suatu kewajiban agar penguasa tidak melenceng atau melanggar hukum-hukum Allah SWT.

Dalam Islam, aspirasi rakyat akan didengar dan diwadahi oleh sebuah majlis umat yang mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Fungsi Syura (memberi pandangan) yang meliputi pandangan yang berkaitan dengan hukum syara', pemikiran, kebijakan dan pelaksanaan aktivitas tertentu. Pandangan atau pendapat majlis umat dalam masalah ini ada yang mengikat fan tidak, sesuai dengan ketentuan hukum syara' dalam Islam.

2. Fungsi Muhasabah (kontrol) terhadap khalifah dan aparat pemerintahannya. Sebab antara Syura dan dengan Muhasabah berbeda. Jika muhasabah hukumnya wajib, ketika terjadi kemaksiatan atau pelanggaran, maka Syura hukumnya sunnah.

Dalam Islam juga ada Mahkamah Madhalim yang merupakan institusi peradilan yang bertugas untuk menyampaikan hukum dengan cara mengikat yang berkenaan dengan perselisihan antara khalifah dan aparat pemerintahannya dengan rakyat. Keputusan yang diambil oleh pengadilan ini bersifat mengikat, sehingga tidak ada rayuan yang menggugurkannya.

Jika khalifah melakukan kemaksiatan atau mengalami kondisi tertentu, yang menyebabkan dirinya kehilangan syarat in'iqad, maka mahkamah inilah yang bertugas menjatuhkan keputusan pemecatannya.

Adapun otoritas pemecatan diberikan kepada pengadilan ini, karena fungsinya untuk menghilangkan kezaliman. Karena hukum menghilangkan kezaliman atau bahaya dalam Islam hukumnya wajib. Karena ini satu-satunya institusi yang diberi otoritas untuk memecat khalifah dari kedudukannya sebagai khalifah. Karena dalam Islam pengangkatan seorang khalifah atau pemimpin penguasa dalam sistem Islam bukanlah akad kontrak, sehingga rakyat boleh saja memecatnya kapan saja, sebab akad pengangkatannya adalah akad bai'at, dimana bai'at ini berbeda dengan ijarah (akad perburuhan).

Jika kontrol yang dilakukan oleh majlis umat dan keputusan "pemecatan" yang dilakukan mahkamah madhalim tidak mampu menghadapi kezaliman atau ancaman penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh khalifah dan aparat pemerintahannya, maka Islam telah mensyariatkan adanya partai politik yang bertugas untuk melakukan tugas ini dan adanya partai seperti ini adalah fardhu kifayah.

Allah SWT berfirman " Hendaklah  ada di antara kalian, 'ummat' yang menyeru kepada Islam dan memerintahkan pada kemakrufan  serta mencegah dari kemungkaran. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung". (QS. Ali Imran : 104).

Karena sayangnya umat kepada pemimpin, maka islam mewajibkan untuk mengoreksi penguasanya agar tidak melanggar hukum-hukum Allah SWT agar sang pemimpin selamat di dunia dan akhirat, karena beratnya pertanggungjawaban seorang penguasa dihadapan Allah SWT.

Begitupun dengan solusi yang diambil oleh penguasa Islam adalah solusi tuntas yang akan menyelesaikan setiap permasalahan berdasarkan pada al-Quran dan as-Sunnah.

Alhasil kita akan mendapatkan seorang pemimpin yang takut pada Allah SWT, dan memperhatikan semua kebutuhan dan mengurus urusan umat dengan sebenar-benarnya untuk menggapai ridho Allah semata bukan hanya pencitraan palsu demi kekusaan dan manfaat untuk diri dan golongannya ketika negeri ini mau mencampakkan sistem kufur demokrasi kapitalis sekuler liberal dan menggantinya dengan sistem Islam yaitu Daulah Khilafah Islamiyah.
Wallahu a'lam bi ash-shawab.

0 Response to "Cara Khilafah Menyerap Aspirasi Publik."

Post a Comment