-->

MARAKNYA KEKERASAN PADA PEREMPUAN, BUAH PENERAPAN SISTEM KAPITALISME


Oleh : Siti Rima Sarinah

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan anak (P2TP2A) kota Bogor kini memiliki Mobil Perlindungan Ibu dan Anak (Molin), yang didapatkan dari hibah Kementerian PPPA RI ini diserahterimakan pada Jumat, (24/01/2020). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak (DPMPP) kota Bogor, Artiana Anggraeni mengatakan fungsi molin diharapkan dapat meningkatkan kualitas P2TP2A untuk mengamankan dan menjemput korban kekerasan dan konselor langsung bisa menangani korban di dalam mobil. 
https://www.ayobogor.com/read/2020/01/28/5803/mobil-perlindungan-ibu-dan-anak-meluncur-di-kota-bogor

Upaya yang dilakukan oleh P2TP2A kota Bogor patut di mendapatkan apresiasi, karena tenaga relawan bekerja tanpa ada kompensasi apapun. Bentuk prestasi ini terlihat ketika P2TP2A kota Bogor mendapatkan pernghargaan  dari Gubernur sebagai P2TP2A termaju. Mengingat sepanjang 2019 sudah menangani 111 kasus kekerasan anak dan perempuan. Namun apakah dengan molin ini mampu mengcover  semua masalah kekerasan terhadap perempuan yang semakin hari semakin meningkat, sedangkan tenaga relawannya terbatas?

P2TP2A sebagai lembaga layanan pemerintah di bawah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak yang konsern terhadap permasalahan kekerasan terhadap perempuan. Selain P 2TP2A, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menjalankan tugas yang kurang lebih sama dengan P2TP2A. Mengingat setiap tahunnya angka kekerasan terhadap perempuan terus meningkat, pada tahun 2019 saja terjadi kenaikan 14% yaitu 406.178 kasus. Berdasarkan riset tiga tahun belakangan ini yang di lakukan oleh komnas perempuan, kekerasan terhadap perempuan di dominasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang berdampak pada fisik, psikologis dan sosial.

Kasus kekerasan terhadap perempuan seperti gunung es, jika dilaporkan atau terdata hanya terlihat di permukaannya saja, karena biasanya yang menjadi pelakunya adalah orang terdekat, jadi jika dilaporkan dianggap sebagai beban atau aib keluarga. Berbagai upaya dilakukan untuk menuntaskan permasalahan kekerasan pada perempuan, LSM dan aktivis gender juga ikut serta didalamnya.. RUU PKS di gadang-gadang sebagai salah satu solusi untuk menuntaskan permasalahan kekerasan pada perempuan, walaupun menuai polemik dari berbagai pihak karena RUU PKS terindikasi bertentangan dengan nilai-nilai pancasila dan agama.

Benarkah RUU PKS mampu menuntaskan masalah kekerasan dalam perempuan atau malah menimbulkan masalah baru ? Karena dalam  pasal 5, 6, 7 dan 8, mengarah kepada pelegalan perzinahan, aborsi, dan LGBT yang justru menimbulkan masalah baru, karena solusi yang diambil tidak menyentuh pada akar permasalahan penyebab terjadi kekerasan pada perempuan. Dan hal ini terjadi di seluruh dunia, hingga di resmikannya hari perempuan internasioanal sebagai perayaan tahuan oleh PBB untuk memperjuangkan hak perempuan dan mewujudkan perdamaian dunia. Namun sayangnya berbagai upaya yang dilakukan ini belum memberikan hasil yang signifikan.

Hal ini wajar terjadi tidak lepas dari sistem yang diemban dan diterapkan diberbagai negara termasuk Indonesia. Sistem kapitalisme sebagai sebuah sistem kehidupan memiliki cara pandang yang khas dan akan mempengaruhi kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Saat ini perempuan diperlakukan dan dipandang sebagai komoditas dan “mesin pencetak” uang. Oleh karena itu, tidak heran kasus trafficking, pelecehan dan kekerasan pada perempuan kian marak.

Kapitalisme juga telah gagal mendistribusikan kekayaan secara merata dan adil, sehingga penghasilan suami sebagai kepala keluarga tidak mampu mencukupi kebutuhan, Akibatnya perempuan yang seharusnya lebih fokus mengurusi keluarga dan anak-anak, dipaksa keluar rumah untuk mencari nafkah hingga tidak sedikit dari mereka mengalami eksploitasi dan harus bekerja sampai larut malam.

Dalam Islam perempuan sangat dimuliakan dan dihormati serta dijaga kehormatannya. Karena peran perempuan adalah ummun wa robbatun bait ( ibu dan pengatur rumah tangga). Perannya inilah yang membuat perempuan harus dilindungi dan tidak perlu menghabiskan waktu di ruang publik bercampur baur dengan laki-laki yang bukan mahrom yang membuka peluang terjadinya kejahatan dan kekerasan diruang publik. Mewajibkan jilbab dan kerudung ketika beraktifitas di ruang publik, melarang tabaruj dan menghalangi semua bentuk pornografi dan pornoaksi.

Sejalan dengan itu. Islam mewajibkan laki-laki untuk menanggung nafkah perempuan sehingga perempuan fokus pada perannya melahirkan generasi yang berkualitas. Sementara negara berkewajiban menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat, jika tidak ada laki-laki atau kerabat yang bisa menanggungnya maka nafkah seseorang termasuk perempuan dan anak-anak menjadi tanggungan baitui maal (kas negara).

Sistem ekonomi Islam juga menjamin para suami mendapat kemudahan dalam mencari nafkah. Bahkan kebutuhan pokok rakyat menjadi tanggung jawab negara, dengan mengelola kekayaan alamnya untuk kemakmuran rakyat. Cara ini akan meminimalisir banyaknya perempuan yang keluar rumah hanya untuk memenuhi kebutuhannya.

Walhasil penerapan syariah Islam yang dilakukan oleh negara Khilafah secara sempurna akan menjaga ketakwaan semua individu baik laki-laki maupun perempuan. Takwa sebagai benteng utamanya untuk mencegah seseorang melakukan pelanggaran kehormatan terhadap perempuan Dan sanksi sebagai efek jera jika masih ada yang tetap melakukannya. Dengan mekanisme inilah Islam akan mencegah bebrbagai bentuk tindakan kekerasan terhadap perempuan. Begitu nyata bentuk perlindungan yang dilakukan oleh syariah Islam dibandingkan sistem kapitalis yang terbukti menistakan perempuan. Hanya dengan syariah Islam dan Khilafah perempuan dimuliakan.

Sumber : @WadahAspirasiMuslimah

0 Response to "MARAKNYA KEKERASAN PADA PEREMPUAN, BUAH PENERAPAN SISTEM KAPITALISME"

Post a Comment